Nasib Kader Kesehatan, Insentif Tak Cair, Justru Banyak yang Dipangkas

Mili.id - Wakil Ketua DPRD Surabaya Reni Astuti menerima aduan pemangkasan Kader Kesehatan di Surabaya, setelah berubah Kader Surabaya Hebat.

“Hari ini saya menerima aduan ada pemangakasan jumlah kader kesehatan, yang jumlahnya lumayan besar." kata Reni, kepada wartawan, Kamis (24/2).

Baca juga: Ketua Komisi A DPRD Surabaya Apresiasi Gerak Cepat Polrestabes Ungkap Kasus Pengeroyokan Siswa SMA

Pemangkasan tersebut, terjadi di Kelurahan Wonokromo dari sekitar 400-an kader menjadi 297 orang. Di Kelurahan Banyu Urip ada sekitar 150 kader yang tidak lagi mendapatkan SK menjadi kader. 

Lebih miris lagi, lanjut Politisi PKS tersebut, kader kesehatan yang tidak menjadi Kader Surabaya Hebat, terancam tidak menerima insentif yang belum dibayarkan sejak Januari sampai Februari 2022. “Karena SK menjadi Kader Surabaya Hebat diterbitkan Januari 2022,” jelasnya.

Reni membeberkan, data Dinas Kesehatan Kota Surabaya per 31 Desember 2021, ada sekitar 30.605 kader kesehatan. Dan sekarang diprediksi berkurang antara 20 persen sampai 25 persen, setelah menjadi Kader Surabaya Hebat.

“Dulu kader kesehatan ini kan bermacam-macam, ada kader jumantik, kader posyandu, kader paliatif dan lain-lain. Kemudian ketika Pemkot Surabaya dan DPRD menaikkan insentif dari yang semula Rp28 ribu per bulan menjadi Rp400 ribu per bulan. Maka dari para kader tersebut dijadikan satu menjadi kader kesehatan, agar tidak ada dobel. Namun sekarang malah ada pemangkasan kader kesehatan,” terangnya.

Padahal menurut Reni, semangat Pemkot Surabaya bersama DPRD ketika membahas APBD 2022, narasinya memperhatikan kesejahteraan kader kesehatan dengan menaikkan insentif Rp400 ribu tiap bulan. Bukan mengurangi jumlah kader kesehatan.

Baca juga: DPRD Surabaya Minta Penertiban PKL Simpang Dukuh Disertai Solusi Relokasi

“Kalau memang ada perubahan nama dan tambahan tugas untuk layanan menjadi lebih baik ke masyarakat, ya boleh-boleh saja. Tapi ada hak kader kesehatan dan mereka itu warga Surabaya yang harus diperhatikan,” tegasnya.

Apalagi menurut Reni, beban tugas kader kesehatan bertambah, setelah ada aplikasi Sayang Warga.

“Banyak di antara mereka membeli HP untuk membantu masyarakat menginput data. Mereka membayangkan bisa mengganti pembelian HP tersebut dari uang insentif,” ujarnya.

Reni berharap, Dinas Kesehatan Kota Surabaya tidak menjalankan, dan mempertimbangkan lagi kebijakan tersebut.

Baca juga: DPRD Surabaya Soroti 4 Izin Gion Spa Belum Ada, Gion Siap Disanksi dan Evaluasi

“Kader kesehatan selama ini bangga bisa bermanfaat untuk warga. Dan mereka selama ini bekerja dengan gotong-royong,” pungkasnya.

Sementara itu, Salah seorang kader kesehatan Kelurahan Wonokromo, Nur mengungkapkan nasib para kader kesehatan di Surabaya kian menyedihkan. Apabila belum menerima insentif sejak Januari 2022, mereka tidak lagi tercatat sebagai kader kesehatan, yang berubah nama mjadi Kader Surabaya Hebat.

“Kita menyampaikan ke Pak Camat, bahwa tidak mempersoalkan besaran insentif. Yang penting bagi kita bisa bermanfaat bagi orang banyak. Tapi jangan kemudian seenaknya begitu, kita tidak masuk menjadi Kader Surabaya Hebat,” jelasnya.

Editor : Redaksi