Surabaya - Mitra BPBD Jatim Dalam Merintis Unit Layanan Disabilitas Penanggulangan Bencana (ULD-PB). Seperti diketahui, tepat 25/6/2024 lalu, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Jawa Timur meluncurkan Unit Layanan Disabilitas Penanggulangan Bencana (ULD-PB) dengan menggandeng Siap Siaga, Program Partnership Australia. Nah, apa itu Siap Siaga?
Melansir dari https://siapsiaga.or.id/id/., SIAP SIAGA merupakan program Kemitraan Australia-Indonesia untuk Manajemen Risiko Bencana yang bertujuan untuk meningkatkan kemampuan Indonesia dalam mencegah, mempersiapkan, menanggapi, dan memulihkan diri dari bencana serta memperkuat kerja sama antara Australia dan Indonesia dalam aksi kemanusiaan di kawasan Indo-Pasifik.
Program SIAP SIAGA diselaraskan dengan prioritas Rencana Pembangunan Jangka Menengah Indonesia (RPJMN) 2020-2024 dan Strategi Kemanusiaan Pemerintah Australia (2016).
Program SIAP SIAGA bekerja sama dengan Badan Nasional Penanggulangan Bencana, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Sosial, Kementerian Luar Negeri, pemerintah provinsi dan kabupaten/kota, serta organisasi masyarakat sipil.
Selarasnya Siap Siaga dengan pemerintah, salah satunya adalah yang dibuktikan dengan ‘mesranya’ Siap Siaga dengan BPBD Jatim dengan membentuk ULD-PB.
Dalam peluncuran layanan disabilitas saat itu, hadir banyak tokoh penting, diantaranya Asisten Bidang Pemerintahan dan Kesra Pemprov Jatim Benny Sampirwanto, Kalaksa BPBD Jatim Gatot Soebroto, Direktur Pencegahan BNPB Pangarso Suryotomo, Konjen Australia di Surabaya Anthea Griffin, Team Leader Siap Siaga Indonesia Lucy Dickinson, Koordinator Program Siap Siaga Jatim, Ancilla Bere, dan perwakilan sejumlah penyandang disabilitas.
Sedangkan setelah peluncuran, dilangsungkan sesi talkshow dengan menghadirkan beberapa narasumber, yaitu Direktur Kesiapsiagaan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Pangarso Suryotomo, BPBD Jatim, Anggota DPD RI terpilih Lia Istifhama, Dinsos Jatim, Kepala DP3AK Jatim, dan Tim Penggerak ULD PB.
Secara terpisah, Kalaksa BPBD Jawa Timur, Gatot Soebroto melalui seluler pada 5/7/24, mengatakan bahwa inisiasti peluncuran ULD-PB disebabkan adanya ketidaksesuaian pengetahuan, keterampilan, dan keahlian yang dimiliki.
“Tidak dapat dipungkiri, masih ada juga stigma yang kuat dan keraguan atas kemampuan dalam upaya penanggulangan bencana hingga kurangnya layanan publik yang membantu disabilitas. Maka, ULD-PB ini ditujukan menjadi wadah bagi para penyandang disabilitas di Provinsi Jatim supaya lebih aktif berperan dalam PB. ULD PB akan membantu menjalankan fungsi terkait layanan inklusi disabilitas dalam PB di Jawa Timur,” Ujar Gatot, Jumat, (05/07/2024).
Ia pun mengkaitkan ULD-PB dengan Data E-Disabilitas Provinsi Jawa Timur per Mei 2024 yang menunjukkan bahwa jumlah penyandang disabilitas yang tersebar di kabupaten/kota di Jawa Timur adalah 16.798 orang. Ragam disabilitas yang dimiliki antara lain fisik (daksa, eks kusta), mental (eks mental, autis), sensorik (rungu, wicara, low vision, total blind), intelektual (lambat belajar, grahita, down syndrome), dan disabilitas ganda.
"Kita tahu potensi bencana di Jawa Timur itu ada 14 ancaman. Yang terdampak itu bukan hahya kita masyarakat normal tetapi juga dengan teman-teman difabel. Untuk mengantisipasi dampak tersebut maka teman teman difabel harus difasilitasi dengan berupa layanan kepelatihan, lalu perbaikan fasilitas dan sebagainya. Inilah tugas dari ULD ke depannya," terangnya.
Tak lupa, Gatot juga menambahkan nantinya penyandang disabilitas akan diberi pelatihan penanganan bencana dan pencegahannya. Di akhir, ia pun menyinggung terkait fasilitas early warning system (EWS).
"Dari itu semua kami butuh narsum yang paham situasi lapangan. Karena masyarakat umum berkomunikasi dengan teman-teman difabel pasti berbeda bahasa verbal atau komunikasi lain. sehingga saya minta tolong ke teman-teman siap siaga nantinya ULD ini terbentuk, minta support bagaimana cara mengajarkan, pencegahan, kesiapsiagaan, dan menangani wilayah,” imbuhnya.
“Pada tahapan berikutnya, kami juga akan melanjutkan kegiatan kami berupa pengembangan fasilitas early warning system (EWS). selama ini EWS yang ada di kita hanya fokus untuk masyarakat umum normal. bagaimana kita memperkenalkan EWS ini ke kelompok disabilitas. jenisnya kan berbeda, inilah yang kita minta masukan dari teman teman alatnya seperti apa, nanti kalau banjir untuk netra apa alatnya, lalu juga potensi tsunami untuk tulis dan sebagainya," paparnya.
Gatot mengaku PRnya masih banyak, termasuk keperluan pada saat terjadi bencana di pengungsian seperti apa. "Ini PR kita bersama ULD, hasilnya apa yang akan dibutuhkan teman teman difabel, sesaat, pas bencana dan pasca bencana, harus kita cukupi semua," pungkasnya.
Baca juga: Kejari Surabaya Tangkap Ibu-Anak Buron Korupsi Rp4,75 Miliar, Buron Empat Tahun
Editor : Achmad S
Berita Terkait
