Hearig antara Komisi B dengan PGN dan sejumlah pihak terkait/Foto:mili/roy
Mili.id - Terkait meroketnya harga gas yang dikeluhkan oleh warga. Wakil Ketua Komisi B DPRD Kota Surabaya Anas Karno mempertanyakan sistem sosialisasi Pertamina Gas Nasional (PGN) yang diklaim sejak Agustus 2021 lalu.
"Buktinya mana? Saya ngecek belum ada mungkin sosialisasinya sifatnya umum tapi seharusnya pelanggannya diberi satu persatu biar detail." ketus Anas Rabu (15/12).
Baca juga: Idul Adha Dan Waisak, Tempat Hiburan Sampai Panti Pijat Dilarang Buka di Kota Mojokerto
Sebab sambung dia, masyarakat atau pelanggan banyak yang tanya akibat melonjaknya harga gas itu." Artinya sosialisasi ada tapi kurang masif." tegas Anas
Kenaikan harga gas semenjak Agustus lalu, menurut Anas sosialisasi kurang menyasar pada masyarakat bawah, sehingga menuai banyak protes dari kalangan masyarakat
"Kalau sosialisasi nyampek ke pelanggan pelanggaran tidak menanyakan." ujarnya.
Baca juga: Saat KPU Pasuruan Sosialisasikan Pendidikan Pemilih ke Warga Tuna Daksa RSBD
Melihat permasalahan itu, pihaknya bersama pemerintah kota Surabaya akan turun tangan membatu jika sekiranya dari pihak PGN dirasa kurang dengan mengirimkan surat ke pusat.
"Dari PGN (Surabaya) memberikan surat ke pusat dan sama sama melakukan sosialisasi hal ini. Karena ini menyangkut kebutuhan warga surabaya." ungkap Anas
Baca juga: DPRD Jatim Dorong Masyarakat Kawal Transparansi Hukum dan Pemerintah
Dari sudut pandanganya, kenaikan harga gas bukan masalah layak atau tidaknya. Karena ini menyangkut masalah warga, karena imbas akibat kenaikannya yang melompat.
"Apalagi banyak sosialisasi kurang nyampek ke pelanggan tingkat bawah." tandasnya
Editor : Redaksi
