Harga Gas Meroket, Anas Karno Tagihan Masyarakat Tembus Rp 2Juta

Harga Gas Meroket, Anas Karno Tagihan Masyarakat Tembus Rp 2Juta © mili.id

Anas Karno Wakil Ketua Komisi B DPRD Kota Surabaya/Foto:mili/roy

Mili.id - Meroketnya harga gas yang dirasakan warga sangat disayangkan Komisi B DPRD Kota Surabaya, pasalnya kenaikan tersebut dinilai sangat menyulitkan. Wakil Ketua Komisi B, Anas Karno menjabarkan harga gas dari Pertamina Gas Nasional (PGN) naiknya tidak hanya 100 persen bahkan mencapai 500 persen.

"Hampir dua bulan keluhannya warga Surabaya baik melalui WA, telpon masuk ke kawan kawan komisi B, akhirnya ada  hearing ini." ujar Anas, Rabu (15/12).

Baca juga: Pipa PGN Bocor Semburkan Api Hebohkan Warga Surabaya

Sebenarnya, sambung Anas warga sudah melakukan pengaduan ke pihak PGN, kendati begitu aduan warga sampai sejauh ini belum ada keputusan, bahkan pelanggan ada yang nekad memutus (meteran) sendiri karena meroketnya harga gas tersebut.

"Pemutusan tersebut ditengarai  karena pembayarannya di angka 200, 300, 600 bahkan tadi ada 2 juta. Ini kan kasihan warga ini. Maka Komisi B segera hearingkan dengan PGN, mudah mudahan tadi ada tanggapan yang baik juga dari PGN dan akan segera turun." tukas Anas

Baca juga: PGN dan PT IAE Koordinasi Intensif Tindaklanjuti Rekomendasi BPK

Maka Anas meminta, PGN dalam melakukan sosialisasi benar benar dilakukan secara massif, bukan sifatnya umum. Agar tidak mengagetkan mayarakat dengan meroketnya harga gas itu.

"Disini ada faktor yang menyebabkan pelanggan kaget karena kurangngnya sosialisasi tentang kenaikan, juga PGN kurang terjun langsung pada saat kejadian permasalahan. Perlu adanya respon yang cepat dari manjemen PGN yang di Surabaya tanggapan dan keluhan    pembayaran kalau sampai 2 juta kasihan ini sistem nya apa?" keluh Anas

Baca juga: PGN Dukung Pemerintah Kembangkan Gas Bumi Melalui Human Capital Management

Sehingga tegas Anas, PGN harus memahami, apalabila masyarakat ada yang keberatan melakukan pembayaran langsung, maka ia mengimbau pembayaran itu diangsur. Sebab kebanyakan warga adalah masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).

"Kecuali masyarakat diatas itu tidak masalah, lha ini banyak MBR yang mengeluhkan masalah ini." ketus Anas

Editor : Redaksi



Berita Terkait