Mili.id - Tarif tes PCR yang menjadi syarat perjalanan menggunakan moda trasportasi publik, kini tarifnya turun menjadi Rp300 ribu. Kendati begitu, Anggota Komisi IX DPR RI Netty Prasetiyani menilai, tarif tersebut masih terlalu mahal dan akan membebani masyarakat.
"Kalau kebijakan ini diterapkan, maka tes Covid-19 lainnya, seperti swab antigen tidak berlaku. Artinya semua penumpang transportasi non-udara yang notabene-nya dari kalangan menengah ke bawah wajib menggunakan PCR. Ini namanya membebani rakyat," ujar Netty dalam keterangan tertulis kepada Parlementaria, dikutip Kamis (28/10/).
Baca juga: Harapan Baru Guru PPPK, DPR Siapkan Payung Hukum Status Kepegawaian
Ia menyatakan tes PCR harusnya menjadi alat untuk secreening. Masyarakat, kata dia harus dikarantina sebelum hasil tes keluar. Selain itu, ketersediaan dan kesiapan laboratorium sebelum mewajibkan tes PCR harus dipastikan ketersediaannya dan kesiapannya.
Dengan demikian, masyarakat tidak dirugikan, apalagi keluh dia, maraknya soal pemalsuan surat PCR yang diperjual belikan karena dalih situasi yang terdesak.
Baca juga: Komisi IX DPR RI Gelar Sosialisasi MBG untuk Perluas Cakupan Program di Surabaya
Karenanya, dia mendorong pemerintah harus bersikap tegas soal harga dasar PCR secara transparan. Lantaran harga tes PCR sempat tembus harga di atas 1juta hingga bisa turun menjadi Rp300 ribu.
"Pemerintah harus punya sikap yang tegas bahwa seluruh kebijakan penanganan murni demi keselamatan rakyat," tuturnya
Baca juga: DPR Desak Pemerintah Segera Terbitkan Panduan Umrah Mandiri: Jamin Sah, Aman, dan Nyaman bagi Jemaah
Di samping itu, dia meminta pemeringah untuk menggalakan vaksinasi agar terbentuk kekenalan tubuh.
"Seharusnya tingginya angka vaksinasi jadi dasar pertimbangan dalam pengambilan kebijakan. Jika di suatu daerah angka vaksinasi tinggi, kekebalan komunitas mulai terbentuk, tentu kebijakannya bukan lagi mewajibkan PCR yang berbiaya tinggi," imbuhnya
Editor : Redaksi
Berita Terkait
Jakarta
Harapan Baru Guru PPPK, DPR Siapkan Payung Hukum Status Kepegawaian
Selasa, 05 Mei 2026 10:23 WIB
Peristiwa
Komisi IX DPR RI Gelar Sosialisasi MBG untuk Perluas Cakupan Program di Surabaya
Rabu, 18 Feb 2026 18:50 WIB
Politik
DPR Desak Pemerintah Segera Terbitkan Panduan Umrah Mandiri: Jamin Sah, Aman, dan Nyaman bagi Jemaah
Selasa, 28 Okt 2025 13:13 WIB
