Geger, Tiba-tiba Baktiono Minta Evaluasi Petugas Partai

Geger, Tiba-tiba Baktiono Minta Evaluasi Petugas Partai © mili.id

Baktiono/Foto:mili/roy

Mili.idPosisi Baktiono, saat ini sebagai sekretaris dan pengurus Partai PDIP Kota Surabaya, yang bisa mengevaluasi kinerja anggotanya, mengaku prihatin atas pengadaan seragam sekolah bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) belum terealisasi.

Jadi sangat ngenes, ini yang lebih susah anak didik penerima program jalur mitra warga yang MBR." sesal Baktiono, kepada wartawan, Kamis (21/4).

Baca juga: Ketua DPRD Surabaya Tegaskan, Manfaat Pembangunan Harus Dirasakan Seluruh Warga

Baktiono menuturkan, niat baik walikota dan wakilnya (Eri Cahyadi - Armuji) memberikan seragam sekolah negeri maupun swasta untuk MBR, dinilai sudah melampaui perda 12 tahun 2012.

Artinya, kuotanya 5%, tapi menyangkut MBR kuotanya lebih dari 5%. "Ini, adalah bukti, ada itikad baik pemkot. Tapi dengan Anggaran APBD 10,3 triliun yang di sahkan 10 November 2021. Ternyata tidak dilaksanakan sampai April 2022." sergah Baktiono.

Ketua Komisi C itu menyebut, disahkannya anggaran tahun lalu, supaya Dinas Pendidikan bergerak cepat sejak Januari untuk pengadaan seragam sekolah, baik melalui UMKM dan pedagang lainya.

Baca juga: Jambret WNA Italia di Bundaran HI Viral, Polda Metro Jaya Bergerak Cepat Buru Pelaku

"Kalau kemampuan UMKM 100%, ya silakan sampai target April. Tapi kalau  hanya 50% yang 50% harus di lelangkan. Dan anehnya sampai sekarang tidak ada aksi apapun.

Namun, ia mempertanyakan kenapa akhir bulan April baru dikumpulkan semuanya. "Apakah tidak tau, PPDB nya di mulai kapan dan seragamnya dibagi kapan. Seragam ini harusnya selesai bulan Juni. Kalau melibatkan UMKM mana mampu." sergah Baktiono.

Baca juga: Gen Z Masuk Struktur Partai, PDIP Surabaya Siap Guncang Peta Politik 2029

Maka Baktiono menekankan agar dievaluasi semua unsur Dinas Pendidikan dan komposisi pimpinan Komisi D dari Fraksi PDI Perjuangan.

"Saya berbicara atas nama sekretaris Dewan Pimpinan Cabang PDIP Perjuangan Kota Surabaya yang menugaskan petugas pantainya di Komisi D." demikian Baktiono.

Editor : Redaksi



Berita Terkait