Pemerintah resmi mengubah skema Program Makan Bergizi Gratis (MBG) menjadi lima hari dalam sepekan sebagai bagian dari langkah efisiensi anggaran negara.
Pemerintah Siapkan Kebijakan WFH, Tunggu Restu Presiden
Pemerintah membuka peluang pengurangan frekuensi program Makan Bergizi Gratis (MBG) setelah Presiden Prabowo Subianto menyatakan persetujuannya terhadap skema efisiensi yang diusulkan.
WFH Segera Berlaku, ASN Wajib Jalani Skema Kerja Jarak Jauh
Badan Gizi Nasional (BGN) menjatuhkan teguran keras, membekukan sementara operasional satu Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), serta melakukan inspeksi mendadak (sidak) setelah viral video seorang mitra program Makan Bergizi Gratis (MBG) berjoget di
Pemerintah Terapkan WFH Sehari Sepekan Usai Lebaran 2026, Target Hemat Energi
Revolusi Lahan 2026: Pusat Cabut Wewenang Daerah, 12 Provinsi Masuk Zona Merah Alih Fungsi!
Presiden Prabowo Subianto meminta agar Tunjangan Hari Raya (THR) bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) serta Bonus Hari Raya (BHR) untuk pengemudi ojek online disalurkan tepat waktu menjelang Idul Fitri.
Gubernur Kalimantan Timur, Rudy Mas’ud, resmi membatalkan rencana pengadaan mobil dinas senilai Rp 8,5 miliar setelah menuai kritik publik serta mendapat atensi dari pemerintah pusat dan lembaga antikorupsi.
Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa meresmikan penambahan kapasitas Instalasi Pengolahan Air (IPA) pada Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Regional Mojolagres menjadi 300 liter per detik, Kamis (26/2/2026). Penambahan kapasitas sebesar 100 liter
Presiden Prabowo Subianto mengungkapkan arah kebijakan ekonomi besar bertajuk “Indonesia Incorporated” saat membuka Indonesia Economic Outlook 2026 di Wisma Danantara, Jakarta, Jumat (13/2). Strategi ini disebut sebagai pondasi baru untuk memperkuat kolab
Pemerintah Kota Surabaya terus memperkuat transformasi digital dengan meluncurkan SI EPID (Sistem Informasi Pengembangan Inovasi Daerah).
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengatakan hal ini disebabkan oleh serapan belanja yang anjlok.
Melalui sosialisasi ini, DPRD Jatim berharap tercipta kesadaran hukum yang lebih tinggi di tengah masyarakat, khususnya kalangan mahasiswa. Dengan demikian, sistem hukum dan pemerintahan di Indonesia dapat berjalan lebih transparan, akuntabel, dan berpiha
Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya mengajukan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (P-APBD) Tahun 2025 sebesar Rp12,354 triliun.
