Kasus korupsi yang menjerat Soendari bermula dari dugaan penggelapan lahan milik Pemkot Surabaya seluas 537 meter persegi di Jalan Kenjeran No. 254, kota setempat.
Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya telah meluncurkan aplikasi Sistem Gedung Diklat Surabaya (SIGenDiS). Aplikasi besutan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Surabaya ini bertujuan untuk memudahkan proses peminjaman serta pemanta
Ketua Komisi A DPRD Surabaya, Yona Bagus Widyatmoko meminta pemkot menggandeng media untuk mengangkat potensi besar aset-aset yang selama ini masih belum banyak diketahui publik.
Bangunan liar yang ditertibkan itu sebelumnya berdiri di tanah Jalan Tenggilis Mejoyo, Surabaya.
Aset milik Pemkot Surabaya ini digunakan warga setempat sebagai lahan parkir, tempat usaha, bahkan beberapa ada yang digunakan untuk rumah tinggal.
Aset milik Pemkot Surabaya itu rencananya akan digunakan sebagai tempat pemberdayaan masyarakat melalui Program Padat Karya.
Bahkan ada satu perkampungan yang itu adalah lahan milik Pemkot Surabaya dan semua itu belum teregistrasi.
Sinergitas yang telah terbangun dengan baik antara Kantor Pertanahan Kota Mojokerto dengan pemerintah daerah.
