Pemerintahan
Surabaya - Tutupnya Jembatan Merah Plaza (JMP) 2 membuat sejumlah pedagang wadul ke Komisi B DPRD Kota Surabaya.
Dalam pertemuan antara pedagang dan PT Lamacitra Nusantara, Komisi B DPRD Kota Surabaya menilai bahwa PT itu sudah memberikan solusi kepada pedagang JMP 2.
Baca juga: Baktiono Kritik Sistem Desil Bansos, Usulkan UMK Jadi Acuan
"Karena JMP 2 itu memang menurut pengelolanya tadi saat rapat dengar pendapat tidak bisa memperpanjang, karena biayanya terlalu tinggi. Makanya mau tidak mau harus ditutup," jelas Sekretaris Komisi B DPRD Kota Surabaya, Mahfudz, Selasa (14/5/2024).
Politisi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) ini mengungkapkan, pengelola telah menggratiskan biaya sewa sampai dengan 5 tahun dengan, dan hanya membayar biaya service charge yang sama dengan JMP 2.
"Menurutku ini solusi terbaik bagi pedagang. Di sini harus saling menurunkan egonya masing-masing dan harus bisa legowo," terang dia.
Baca juga: Kawi Lounge Sheraton Surabaya Manjakan Pecinta Cocktail Premium Eksklusif Malam
Sementara Legal Corporate PT Lamicitra Nusantara, Dedy Prasetyo menyebut, mempertimbangkan biaya operasional yang cukup tinggi dengan bertahannya kurang lebih 10 pedagang, adalah hal yang cukup sulit. Apalagi PT Pelindo Persero sebagai pemilik lahan memberikan tarif yang lumayan tinggi.
"Kami menghormati putusan PT Pelindo Persero yang tidak memperpanjang sewa lahan, dan kami tidak yakin bisa memperpanjang karena biaya sewanya cukup besar," tegasnya.
Baca juga: Pengawasan Dipertanyakan, Dua Tiang Wifi Sumbat Saluran Wonokusumo Surabaya
Menurutnya, PT Lamicitra Nusantara tidak semerta-merta memberhentikan operasional JMP 2. Ada opsi untuk para pedagang untuk bisa menggunakan fasilitas JMP 1 tanpa dipungut biaya sewa.
"Kami sudah berikan solusi dengan pindah ke JMP 1. Sehingga kita tetap bekerja sama dan sebagian besar sudah menempati stand yang ada di JMP 1. Para pedagang hanya membayar service charge saja," tandasnya.
Editor : Narendra Bakrie
Berita Terkait
