Puluhan Tenaga Honorer Anggota FKHN Wadul DPRD Situbondo, Ini Duduk Perkaranya

Situbondo - Puluhan tenaga honorer yang tergabung di Forum Komunikasi Honorer Nakes dan Non-Nakes (FKHN) Situbondo wadul ke Komisi IV DPRD setempat, Rabu (13/3/2024).

Mereka mengaku, dalam rekrutmen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kontrak (PPPK) Tahun 2024, Dinas Kesehatan (Dinkes) Situbondo hanya mengajukan kouta 50 ke Menpan RB. Padahal, jumlah tenaga honorer di Dinkes Situbondo 2.050 orang.

Baca juga: Tahun 2027 Honorer Lega, Jadi Prioritas Pemerintah Provinsi Jawa Tengah

"Karena kami termarninalkan, kami meminta kepada Komisi IV DPRD Situbondo, untuk membantu honorer nakes dan non-nakes, agar Pemkab Situbondo bisa menambah pengajuan kuota untuk tenaga honorer nakes," ujar Vendra, salah satu anggota FKHN.

Menurutnya, berdasarkan data Dinkes Situbondo, jumlah nakes dan non-nakes, seperti dokter, bidan, perawat dan sopir ambulans, mencapai 2.050 orang.

"Padahal, ribuan tenaga honorer baik nakes dan non nakes sudah lama mengabdi. Namun kenapa Pemkab Situbondo hanya mengajukan kouta 50 orang untuk ASN PPPK," bebernya.

Melalui audiensi ini, dia berharap, para wakil rakyat bisa menjadi jembatan bagi FKHN untuk membuat rekomendasi kepada Pemkab Situbondo. Agar kuota nakes dan non-nakes ditambah. Sehingga pelayanan kesehatan masyarakat bisa lebih maksimal.

Baca juga: Kapolres Situbondo dan Kasat Polairud Raih Penghargaan Africa Van Java Awards 2026

"Kami memohon kepada pemkab maupun DPRD Situbondo, agar honorer nakes yang mencapai 2.050 orang ini bisa terakomodasi secara keseluruhan. Sehingga kesejahteraan kami bisa benar-benar meningkat sesuai visi dan misi Situbondo terkait pelayanan kesehatan," papar dia.

Sementara Ketua Komisi IV DPRD Situbondo, Lukman mengatakan, semua usulan dan masukan dari FKHN akan ditampung dan dibicarakan dengan anggota lainnya. Komisi IV juga siap menjadi jembatan antara FKHN dan OPD terkait.

“Namun, kami akan tetap kaji hasil dari audiensi dengan FKHN tadi. Jika memang diperlukan akan kami lakukan hearing dengan semua pihak terkait. Seperti BKPSDM dan dinas kesehatan. Mereka akan kami undang. Dan jika diperlukan, juga akan mengundang BKAD terkait masalah ketersediaan anggarannya," ungkapnya.

Baca juga: 1.000 Guru Honorer Ponorogo Belum Masuk Dapodik, Forum GTT Minta Pengakuan Pemerintah

Menurutnya, tenaga medis dan non medis sangat dibutuhkan, karena saling berkesinambungan terhadap pelayanan kesehatan masyarakat.

"Pasti akan ada rekomendasi dari Komisi IV. Tapi sebelum itu, kami akan mengundang dulu semua instansi terkait dan juga FKHN, agar ada solusi terbaik untuk semua pihak," pungkasnya.

Editor : Narendra Bakrie