HUT Ke-74 Satpol PP Jadi Momen Bupati Ikfina Tingkatkan Kualitas Profesional Personel

Mojokerto - HUT Ke-74 Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) menjadi momen Bupati Mojokerto Ikfina Fahwati meningkatkan pengetahuan dan kecakapan skill ratusan anggotanya, Kamis (7/3/2024).

Personel Satpol PP, Satlinmas, dan Damkar berada di halaman Pendopo Pemkab Mojokerto saat Upacara Peringatan Ke-74 Satpol PP maupun rangkaian HUT Ke-62 Satuan Perlindungan Masyarakat (Linmas), dan HUT Ke-105 Pemadam Kebakaran (Damkar).

Baca juga: Ratusan Relawan Mojokerto Ikuti Pelatihan Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran, Ini Kata Cak Sumardi

"Momen ini kita pakai untuk meningkatkan pengetahuan dan juga keterampilan skill dari anggota Satpol PP, Satlinmas kabupaten. Hubungannya dengan penegakan dan perundang-undangan," ujar Ikfina uai menari Maumere bersama ratusan personel.

Peringatan HUT Ke-74 Satpol PP oleh Pemkab Mojokerto

Menurut Ikfina, nantinya ratusan personel Satpol PP, Satlinmas, maupun Damkar yang telah mendapatkan peningkatan kapasitas upaya pemberantasan rokok ilegal maupun produksi rokok ilegal, mampu menjadi ujung tombak menjaga ketertiban dan keamanan di wilayah masing-masing.

"Jadi ini nanti setelah kegiatan upacara, akan masuk untuk mendapatkan peningkatan kapasitas terkait dengan bagaimana penegakan perundang-undangan cukai rokok," bebernya.

"Mereka ujung tombak dan tahu bagaimana mendeteksi adanya rokok ilegal atau produksi rokok ilegal di wilayahnya masing-masing," sambung bupati perempuan pertama di Kabupaten Mojokerto tersebut.

Peringatan HUT Ke-74 Satpol PP oleh Pemkab Mojokerto

Sebab hingga kini, masih ada peredaran rokok ilegal yang dilakukan secara sembunyi-sembunyi. Begitu juga dengan keberadaan tempat produksi rokok secara ilegal.

Untuk melaksanakan upaya pemberantasan rokok ilegal, lanjut Ikfina, tentu Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Mojokerto akan bekerjasama dengan Kantor Bea Cukai dan dukungan personel Satpol PP, Satlinmas sebagai penegak Perda.

"Makanya mereka dibekali pengetahuan tentang itu dan kemudian mereka juga harus tahu tindakan mereka ketika mengetahui adanya peredaran rokok ilegal maupun produknya di wilayah masing-masing," terangnya.

Peringatan HUT Ke-74 Satpol PP oleh Pemkab Mojokerto

Baca juga: Razia Gabungan di Lapas Mojokerto, Tak Ditemukan Narkoba dan Ponsel di Kamar Hunian

"Bagaimana mereka melaporkan dan berkoordinasi ke Satpol PP, kecamatan dan Kabupaten Mojokerto sehingga akan ada tindakan riil," tambah Ikfina.

Upacara ini diikuti Forkopimda Kabupaten Mojokerto, Sekretaris Daerah, Kepala Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea Cukai Tipe Madya Pabean B Sidoarjo, Kepala OPD di lingkup Pemkab Mojokerto, anggota Satpol PP, Satlinmas dan Damkar.

Berikut sejarah singkat terbentuknya Satpol PP dan Satlinmas:

1. Satpol PP sendiri secara definitif, awal mula terbentuknya pada Tahun 1948 yang disebut dengan Detasemen Polisi Pamong Praja Keamanan Kapanewon berperan untuk menjaga ketenteraman dan ketertiban masyarakat pada masa mempertahankan kemerdekaan di wilayah Jawa dan Madura.

Kemudian pada tanggal 3 maret 1950 berdasarkan Keputusan Mendagri Nomor 32/2/21 berubah nama menjadi Kesatuan Polisi Pamong Praja. hal ini yang menjadi latar belakang penetapan tanggal 3 maret ditetapkan sebagai hari jadi Satpol PP.

Sebagaimana yang tercantum pada Pasal 255 ayat (1) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (ditetapkan 30 september 2014), Satpol PP memiliki peran yang besar dalam memelihara dan menyelenggarakan ketertiban umum, perlindungan masyarakat serta menegakan peraturan daerah.

Baca juga: Dari Kandang Binaan ke Meja Warga, Kurban Berkah BAZNAS Mojokerto Hidupi Peternak dan Ribuan Mustahik

Hal ini tentunya memberi makna bahwa Satpol-PP sebagai perangkat di daerah mempunyai andil besar dalam menciptakan situasi dan kondisi yang tentram, tertib dan teratur sesuai dengan kewenangannya dalam penegakkan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah.

2. Satlinmas memiliki sejarah dari masa pemerintahan Hindia Belanda yang dibentuk dengan nama Lucht Bescherming Deints (LBD) sebagai organisasi masyarakat untuk menghadapi serangan dari jepang sekitar Tahun 1939.

Kemudian pada zaman kependudukan Jepang, organisasi ini dibentuk sampai lingkungan masyarakat terkecil dalam bentuk gumi atau rukun tetangga sebutan saat ini.

Setelah masa kemerdekaan, organisasi tersebut diberi nama Pertahanan Sipil (Hansip) yang ditetapkan melalui keputusan wakil menteri pertama urusan pertahanan atau keamanan nomor mi/a/72/62 pada tanggal 19 april 1962 tentang peraturan pertahanan sipil. Lalu pada Tahun 2002, Hansip kemudian berubah nama menjadi Linmas. (ADV)

 

Editor : Narendra Bakrie