KPK Ajak Kepala Daerah se Jatim Terapkan Jihad Masa Kini

Milid.id - Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Nurul Ghufron meminta serta mengajak kepala daerah se Jawa Timur (Jatim) untuk jihad kekinian yakni melawan tindak pidana korupsi.

Begitu disampaikan, Ghufron saat rapat koordinasi menyongsong hari anti korupsi se dunia, 9 Desember 2021 bersama Gubernur Jatim, Khofifah Indar Parawansa dan 38 bupati/walikota se Jawa Timur di Gedung negara Grahadi, Senin (15/11).

Baca juga: Bos Vendor Motor Listrik Emmo Jadi Tersangka Baru Korupsi Program MBG di BGN

"Mengingat Jatim utamanya Surabaya merupaka pahlawan yang rela berjuang untuk mempertahankan kemerdekaan, maka saatnya kepala daerah di Jatim menggelorakan semangat jihad melawan korupsi." tegas dia. 

Kordinasi ini, diharapkan menghasilkan hal positif dan tidak ada lagi kepala daerah di Jatim terlibat korupsi lagi. Sebab, sambung dia pemerintah daerah merupakan bagian dari pemerintah pusat untuk mewujudkan dan mengelola tujuan dari pemerintah pusat itu sendiri. 

"Yakni melindungi segenap masyarakatnya, mensejahterahkan, mencerdaskan kehidupan bangsa, serta ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian, dan keadilan sosial." ujar dia. 

Baca juga: KPK Tahan Dua Tersangka dalam OTT Pegawai BPK Terkait Kasus Muara Enim

Ia menuturkan data KPK untuk tindak pidana korupsi sejak 2004 - 31 Maret 2021 sebanyak 750 kasus penyuapan, di antaranyal sebut Ghufron pengandaan barang dan jasa, penyalagunaan anggaran, pungutan, hingga proses perizinan. 

"Maka itu saya minta komitmen kepala daerah di Jatim untuk tidak melakukan korupsi lagi saat perayaan hari korupsi sedunia mendatang, dan yang hadir ditempat ini juga tidak terlibat korupsi juga," paparnya

Ghufron menyerukan, kordinasi ini ouputnya dan hasilnya baik gubernur, bupati, dan walikota, serta DPRD dapat sevisi dan semisi untuk memajukan Jawa Timur. Untuk itu, lanjut dia perlu memupuk koordinasi secara harmoni dan baik dengan perannya masing - masing, seperti eksekutif melakukan kinerjanya dan DPRD sebagai fungsi pengawasan. 

Baca juga: KPK Sempat Selidiki Dugaan Korupsi MBG, Kejagung Lebih Dulu Tetapkan Tersangka

"Harus saling terbuka dan tersuport antara pihak eksekutif dan legeslatif. Apabila itu semua terwujud maka kelemahan dan kelebihan saling menutupi untuk bergandeng tangan untuk jihad melawan korupsi," pungkasnya.

Rapat Koordinasi turut hadir Direktur Koordinasi Supervisi III KPK, Brigjen Pol Bahtiar Ujang Purnama, Wakil Gubernur Jatim, Emil Elestianto Dardak, Plh Sekdaprov, Heru Tjahjono serta Ketua DPRD Jatim, Kusnadi, Wakil Ketua DPRD Jatim, Sahat Tua Simanjuntak, Anik Maslachah, dan juga Ketua Fraksi dan Ketua komisi di DPRD Jatim, DPRD Kabupaten/kota di Jatim.

Editor : Redaksi