Umum
Mili.id – Tawaran Amerika Serikat untuk menjadikan Bandara Internasional Kertajati sebagai pusat Maintenance, Repair and Overhaul (MRO) pesawat angkut berat C-130 Hercules kawasan Asia dinilai tidak sekadar proyek kerja sama ekonomi pertahanan biasa.
Dalam artikel opini yang dimuat Kompas.com, dosen Hubungan Internasional FISIP Universitas Komputer Indonesia, WT. Daniealdi menilai proyek tersebut menyimpan dimensi geopolitik yang perlu dicermati secara kritis.
Sebelumnya, Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin mengungkapkan adanya tawaran dari Menteri Pertahanan Amerika Serikat Pete Hegseth kepada pemerintahan Presiden Prabowo Subianto untuk mengembangkan Kertajati sebagai pusat perawatan pesawat Hercules di Asia.
Di atas kertas, proyek tersebut disebut membawa sejumlah keuntungan bagi Indonesia, mulai dari investasi, peluang kerja, hingga transfer teknologi di sektor aviasi pertahanan.
Namun, Daniealdi mempertanyakan sejauh mana Indonesia benar-benar memperoleh kemandirian strategis melalui proyek tersebut.
“Apakah Indonesia benar-benar sedang membangun kemandirian strategis nasional atau hanya sedang diposisikan sebagai simpul logistik dalam strategi global negara lain?” tulisnya.
Menurutnya, proyek pertahanan tidak pernah benar-benar netral karena selalu berkaitan dengan kepentingan kekuasaan dan pengaruh global. Terlebih, tawaran tersebut datang di tengah meningkatnya rivalitas geopolitik antara Amerika Serikat dan China di kawasan Indo-Pasifik.
Ia menilai Indonesia berpotensi hanya menjadi pusat layanan teknis regional tanpa benar-benar menguasai teknologi inti pesawat Hercules jika transfer teknologi tidak dilakukan secara menyeluruh.
“Jika Indonesia hanya menjadi lokasi perawatan Hercules tanpa menguasai teknologi inti, maka yang terjadi sesungguhnya bukan industrialisasi strategis, melainkan reproduksi ketergantungan baru,” ujarnya.
Daniealdi juga menyoroti pentingnya penguasaan engineering design, integrasi sistem, hingga kemampuan modifikasi independen sebagai syarat transfer teknologi sejati.
Ia mengingatkan bahwa banyak negara berkembang selama ini hanya menjadi operator atau teknisi tingkat menengah dalam kerja sama industri pertahanan global, sementara penguasaan teknologi inti tetap berada di tangan perusahaan besar seperti Lockheed Martin.
Karena itu, pemerintah diminta tidak hanya melihat proyek Kertajati dari sisi ekonomi semata, tetapi juga mempertimbangkan dampak strategis jangka panjang terhadap posisi Indonesia di tengah persaingan kekuatan global.
Editor : Redaksi
Berita Terkait
