Pemerintah Kota Banjarmasin terus menunjukkan komitmennya dalam melindungi karya pelaku usaha lokal. Pada tahun 2026, sebanyak 100 Industri Kecil dan Menengah (IKM) difasilitasi untuk mendapatkan hak cipta merek secara resmi dan berkekuatan hukum.
Mili.id — Pemerintah Kota Banjarmasin terus menunjukkan komitmennya dalam melindungi karya pelaku usaha lokal. Pada tahun 2026, sebanyak 100 Industri Kecil dan Menengah (IKM) difasilitasi untuk mendapatkan hak cipta merek secara resmi dan berkekuatan hukum.
Dilansir dari KoranJakarta, Program ini menjadi langkah nyata pemerintah daerah dalam membantu pelaku IKM mendaftarkan merek dagang mereka ke Kementerian Hukum, sehingga memperoleh perlindungan Hak Kekayaan Intelektual (HKI).
Kepala Bidang Perindustrian Kota Banjarmasin, Dedi Hamdani, menyebutkan bahwa program ini rutin dilaksanakan setiap tahun. Tingginya minat pelaku usaha membuat pemerintah harus melakukan seleksi ketat, dengan mempertimbangkan kelengkapan persyaratan dan standar produk.
Saat ini, tercatat lebih dari 6.000 IKM di Banjarmasin yang bergerak di berbagai sektor seperti kuliner, kerajinan, hingga fesyen. Pemerintah pun активно melakukan sosialisasi langsung ke lapangan untuk meningkatkan kesadaran pentingnya perlindungan merek.
Langkah ini dinilai krusial mengingat banyak pelaku usaha yang belum memahami pentingnya legalitas merek. Tanpa perlindungan hukum, karya dan identitas usaha berisiko ditiru atau bahkan diklaim pihak lain.
Tak hanya itu, Pemkot Banjarmasin juga tengah menggodok Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang perlindungan kekayaan intelektual. Regulasi ini diharapkan mampu memperkuat upaya perlindungan karya masyarakat sekaligus meningkatkan daya saing produk lokal di pasar yang lebih luas.
Dengan adanya dukungan ini, para pelaku IKM diharapkan semakin percaya diri dalam mengembangkan usaha mereka. Perlindungan hak merek bukan hanya soal legalitas, tetapi juga menjadi kunci untuk meningkatkan nilai ekonomi dan menjaga keaslian produk daerah.
Editor : Eka Ardimiyati
Berita Terkait
