Kawal Program Gentengisasi, Fraksi Gerindra Turun ke Pengrajin di Desa

mili.id – Program Gentengisasi yang digagas Presiden Prabowo Subianto tidak boleh berhenti di atas kertas. Fraksi Gerindra Jawa Timur berkomitmen mengawal kebijakan ini hingga ke level pengrajin di tingkat desa agar manfaat ekonomi benar-benar dirasakan oleh pelaku Usaha Kecil Menengah (UKM) lokal.

Ketua Fraksi Gerindra DPRD Jatim, Ferdians Reza Alvisa, menegaskan bahwa pihaknya akan turun langsung memastikan program ini tidak dimonopoli oleh korporasi besar.

Baca juga: Program Sapi Kurban Prabowo Dinilai Sah dan Berdampak bagi Peternak Lokal

"Kami di Fraksi Gerindra tidak ingin program ini hanya menjadi proyek pemerintah pusat lalu dieksekusi oleh pengusaha besar. Kami akan kawal sampai ke pengrajin genteng di desa-desa. Merekalah yang selama ini menjadi tulang punggung industri genteng tanah liat," kata Alvis, Rabu (11/2/2026).

Bendahara DPD Gerindra Jatim ini menyebut, selama ini banyak program pemerintah yang secara konsep bagus, tetapi gagal di implementasi karena rantai distribusi yang panjang dan tidak berpihak pada pelaku UKM.

"Jangan sampai pengrajin di Desa Beji, Kediri, atau di Plered, Cirebon, hanya jadi penonton di kampung sendiri. Ketika pesanan genteng membeludak, yang untung malah tengkulak atau distributor besar. Ini yang kami kawal," tegasnya.

Fraksi Gerindra, lanjut Alvisa, akan mendorong skema kemitraan yang mengikat antara pemerintah daerah, BUMDes, dan kelompok pengrajin. Dengan begitu, aliran order dari program Gentengisasi bisa langsung masuk ke sentra-sentra industri kecil di pedesaan.

"Kami ingin ada skema 'Desa Membangun Desa'. Genteng untuk program bedah rumah atau rumah subsidi tidak perlu dipasok dari pabrik besar, tapi dari UKM desa tetangga. Ini akan memutar uang di tingkat lokal," jelasnya.

Baca juga: Partai Gerindra Rayakan HUT Ke‑18 di DPR dengan Potong Tumpeng, Kue, dan Aksi Sosial

Komitmen pengawalan ini disambut positif oleh kalangan akademisi. Pakar Ekonomi Universitas Negeri Surabaya (Unesa), Hendry Cahyono, menilai bahwa intervensi politik dalam bentuk pengawasan sangat diperlukan agar program top-down seperti Gentengisasi tidak kehilangan roh kerakyatannya.

"Bagus kalau Fraksi Gerindra serius mengawal. Karena petunjuk teknis dari pusat belum tentu sesuai dengan kondisi di desa. Di sinilah peran legislatif untuk menjembatani dan memastikan UKM lokal menjadi prioritas," kata Hendry.

Hendry juga mengingatkan bahwa pendampingan teknis dan permodalan harus menyertai kebijakan ini. Tanpa itu, pengrajin desa bisa kewalahan memenuhi lonjakan permintaan.

Baca juga: Pramono Tegaskan Rusun Baru di Jakarta Wajib Bebas Asbes dan Seng, Ikuti Arahan Prabowo

"Jangan sampai ada order besar tapi pengrajin tidak punya modal beli bahan baku. Perbankan dan pemerintah daerah harus masuk. Fraksi Gerindra bisa mendorong itu di tingkat komisi," tambahnya.

Dengan pengawalan ketat dari fraksi hingga ke akar rumput, program Gentengisasi diharapkan tidak hanya menjadi solusi hunian layak dan pengurangan impor, tetapi juga menjadi mesin penggerak ekonomi desa yang berkelanjutan.

"Kami akan terus turun, bukan hanya saat reses. Karena ini menyangkut hajat hidup warga dan masa depan UKM kita," pungkas Alvis.

Editor : Redaksi