Mili.id – Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo menargetkan pembangunan puskesmas darurat di wilayah terdampak bencana di Sumatera rampung sebelum Ramadan 2026. Fasilitas kesehatan sementara tersebut disiapkan untuk memastikan layanan kesehatan masyarakat tetap berjalan selama masa pemulihan pascabencana.
Hal itu disampaikan Dody saat rapat kerja Komisi V DPR RI bersama mitra kerja di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (27/1/2026). Dalam paparannya, Dody menegaskan bahwa penanganan pascabencana tidak hanya difokuskan pada perbaikan infrastruktur, tetapi juga pemulihan fasilitas publik yang terdampak.
Baca juga: Pemerintah Salurkan Bansos Rp1,8 Triliun untuk Tiga Provinsi Terdampak Banjir
“Kami juga turut menangani pembersihan lumpur di pasar, madrasah, sekolah, serta fasilitas-fasilitas kesehatan bekerja sama dengan Kementerian Kesehatan. Dari 171 lokasi yang sudah kami tangani, 120 di antaranya sudah bisa difungsionalkan,” ujar Dody.
Selain pemulihan fasilitas publik, pemerintah juga menyiapkan hunian sementara bagi warga terdampak bencana. Tercatat sebanyak 1.200 unit hunian sementara telah disiapkan dan tersebar di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat.
Dody menjelaskan, atas permintaan Kementerian Kesehatan, Kementerian PU juga menyiapkan dua puskesmas darurat yang berlokasi di Aceh Tenggara dan Aceh Timur. Pembangunan puskesmas sementara tersebut ditargetkan selesai paling lambat sebelum 15 Februari 2026.
“Untuk puskesmas permanen, kami harapkan dua lokasi ini bisa kami selesaikan pada akhir 2026,” tambahnya.
Baca juga: Tebing Sungai Raharjo Tirto Longsor, Pemkab Mojokerto Bersurat ke Kementerian PUPR
Lebih lanjut, Dody mengungkapkan progres rehabilitasi infrastruktur pascabencana saat ini telah mencapai sekitar 23 persen. Perbaikan jaringan irigasi yang mengalir ke area persawahan menjadi prioritas utama guna mendukung aktivitas pertanian masyarakat.
Dari sisi sumber daya air, tercatat sebanyak 13 bendung nasional dan sekitar 47 bendung daerah terdampak bencana. Namun, penanganan bendung masih terbatas karena pemerintah memprioritaskan normalisasi sungai di sejumlah wilayah yang masih rawan banjir.
“Saat ini normalisasi sungai telah mencapai sekitar 52 persen. Target kami pada Oktober 2026, penanganan terhadap 77 sungai nasional dan 43 sungai daerah bisa diselesaikan,” jelas Dody.
Pemerintah juga mengusulkan pembangunan sejumlah sabo dam dan check dam di wilayah Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat guna menahan sedimen dari hulu sungai. Infrastruktur tersebut ditargetkan rampung paling lambat pada Oktober 2028.
Sementara itu, Dody mencatat sebanyak 176 sistem penyediaan air minum (SPAM) terdampak bencana. Hingga kini, hampir 70 persen SPAM telah kembali berfungsi dan ditargetkan seluruhnya fungsional sebelum 15 Februari 2026. Untuk pembangunan permanen, pemerintah menargetkan rampung pada Agustus 2028.
Editor : Redaksi
