Hakim Minta Restitusi dr Mae'dy Korban KDRT Dimasukkan dalam Tuntutan

Surabaya - Ketua Majelis Hakim Letkol Chk Arif Sudibya meminta agar oditur Letkol Yadi mencantumkan permohonan restitusi (ganti rugi) dalam tuntutan terdakwa Lettu Laut (K) dr. RBK dalam kasus dugaan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) terhadap istrinya, dr Mae'dy.

Dalam persidangan yang mestinya mengagendakan pembelaan (pledoi) atas tuntutan 8 bulan yang diajukan oditur dalam persidangan pekan lalu, tapi majelis hakim menunda karena memberikan kesempatan pada oditur untuk merevisi tuntutan.

Baca juga: Rayakan 10 Tahun Perjalanan, Four Points by Sheraton Surabaya Hadirkan #FYP Moments

"Sesuai Perma Nomor 1 Tahun 2022 yang mana disebutkan bahwa permohonan ganti rugi atau restirusi wajib dicantumkan dalam tuntutan. Untuk itu kita berikan kesempatan pada oditur untuk merevisi tuntutan dengan mencantumkan restitusi," ujar Hakim Letkol Chk Arif Sudibya, Rabu (27/11/2024).

Majelis hakim juga menyebutkan bahwa sidang perkara pidana akan dilanjutkan setelah urusan keperdataan (ganti rugi) selesai.

Juga memerintahkan pada kuasa hukum pemohon restitusi untuk turut mengikuti persidangan yang akan digelar pada 2 Desember 2024 nanti.

"Untuk tim kuasa hukum harap membawa bukti asli berkaitan dengan kompensasi yang diajukan," tambah hakim.

Mahendra Suhartono selaku kuasa hukum pemohon yakni dokter Mae'dy mengapresiasi majelis hakim yang memberikan kesempatan pada oditur untuk merevisi tuntutan atas permohonan restitusi dari pihaknya.

Mahendra menyebutkan, permohonan restitusi ini sangat penting karena korban dalam hal ini dokter Mae'dy tidak hanya mengalami kekerasan fisik dan psikis. Namun juga sangat dirugikan secara materi.

Baca juga: Anas Karno: Akurasi Sensus Ekonomi 2026 Jadi Kunci Kebijakan Pembangunan Surabaya

"Kami melihat kebijaksanaan hakim dalam mengadili suatu perkara, kami sangat mengapresiasi tindakan majelis hakim yang menggunakan hati nuraninya dalam mengadili suatu perkara. Seperti fakta yang terungkap di persidangan, Majelis Hakim memperhatikan kepentingan korban tindak pidana dengan meminta oditur militer merevisi tuntutannya yang sudah dibacakan, untuk memasukan restitusi dari Korban," paparnya.

Hal tersebut, lanjut Mahendra, sebagai bentuk mentaati Perma 1 Tahun 2022 tentang tata cara penyelesaian permohonan dan pemberian restitusi dan kompensasi kepada korban tindak pidana.

Restitusi tersebut diajukan korban karena mengingat dampak dari KDRT tersebut mengakibatkan korban dan anak-anak korban nama baiknya tercemar.

Selain itu, korban mengalami ganguan psikis juga telah mengeluarkan banyak biaya baik untuk pengobatan medis, psikologis, kehilangan gaji, transport dan biaya-biaya lainnya selama proses hukum ini berjalan.

Baca juga: Syaifuddin Zuhri Ingatkan Dampak Krisis Kepercayaan terhadap DPRD

"Bahkan dalam hasil restitusi yang dikeluarkan oleh LPSK juga mempertimbangkan biaya yang akan timbul dikemudian hari dalam hal ini biaya untuk perawatan psikologis korban beserta anak-anak korban," papar Mahendra.

Restitusi tersebut amatlah berguna bagi korban untuk memulihkan kondisi kesehatannya. Di samping itu, korban saat ini merupakan tulang punggung keluarga satu-satunya yang harus menghidupi keluarganya.

"Kami mengucapkan terimakasih kepada LPSK yang senantiasa mengawal restitusi ini. Kami berharap nantinya restitusi korban dikabulkan oleh Majelis Hakim," pungkas Mahendra.

 

Editor : Narendra Bakrie