Ekbis
Mili.id - Politisi Partai Demokrat, Muchamad Machmud meminta Walikota Surabaya, Eri Cahyadi harus pakai hitung-hitungan dulu sebelum ucap janji naikkan insentif kader kesehatan, bila belakang hari menimbulkan beban.
"Saran saya kepada walikota sebelum berucap dihitung dulu idealnya, kalau memang beban jangan banyak banyak kenaikannya, tidak ada masalah itikad menaikan (insentif), itu sudah bagus. ujar Machmud kepada wartawan, Rabu (2/3).
Baca juga: F-Demokrat: Aksi Tauran Jangan Dibesarkan-besarkan, Serahkan Kepada Polisi
Sebab dalam rinciannya, berdasarkan pada Badan Anggaran 2021 bahwa untuk kader sebanyak 47,966 orang, x 400 x 12, Mudin 1 RW 2 orang x 1300 x 12, RT sebanyak 9.000 RW x1300 LPMK 154, hingga itu menimbulkan biaya sampai dengan 554,8 Miliar.
Di samping itu, Machmud juga mengaku mendapat laporan kader kepala puskemas mengumumkan adanya pengurangan kader, sehingga satu RT jadi 3 oran yang dikoordinir RW.
Baca juga: Langgar Perwali Terkait Pemilihan RT RW, Fraksi Demokrat Minta Warga Lapor ke DPRD
Sayangnya, sambung dia, besoknya walikota dengan berbaju biru menyampaikan tidak ada pemecatan kader. Apa yang disampaikan Eri, menurutnya bertolak belakang dengan yang disampaikan Dinkes.
"Saya heran dalam waktu bersamaan di dalam DPRD sini ada pertemuan dengan kepala dinas yang terang terangan mengatakan bahwa kader dikurangi." ungkap dia.
Baca juga: Kasus Gagal Ginjal Akut. Selain Sosialiasi, Hari Santoso Minta Ada Pengawasan Apotek
Bagi dia, silang pendapat antara kepala dinas kesehatan dan walikota sesuatu jarang terjadi. Sedangkan yang disampaikan kepala dinas jelas angkanya disebut. bahwa kader jumlah nya 47, 966 yang idealnya cuma 22 atau 28 ribu orang saja.
"Ya sudah kalau itu benar karena kepala dinas itu punya hitung hitungan dan mesti ada sesuatu atau semacam intruksi atau semacam perintah sehingga kepala dinas berani berbicara seperti itu." demikian Machmud.
Editor : Redaksi
Berita Terkait
Peristiwa
F-Demokrat: Aksi Tauran Jangan Dibesarkan-besarkan, Serahkan Kepada Polisi
Selasa, 06 Des 2022 12:01 WIB
Politik
Langgar Perwali Terkait Pemilihan RT RW, Fraksi Demokrat Minta Warga Lapor ke DPRD
Sabtu, 26 Nov 2022 09:35 WIB
Politik
Kasus Gagal Ginjal Akut. Selain Sosialiasi, Hari Santoso Minta Ada Pengawasan Apotek
Minggu, 23 Okt 2022 12:07 WIB
