Sidak Komisi II DPRD di RPH Situbondo Hasilkan Temuan Dugaan Pungli

Situbondo, mili.id - Komisi II DPRD Kabupaten Situbondo, melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke Rumah Potong Hewan (RPH) Situbondo yang berlokasi di Desa Sumberkolak, Kecamatan Panarukan.

Dalam sidak yang dilakukan pada malam hari tersebut, H Suprapto Sekretaris Komisi II DPRD Situbondo, menemukan dugaan pungutan liar (pungli) yang dilakukan oknum petugas RPH Situbondo, dengan nominal sebesar Rp 100 ribu hingga Rp 500 ribu per ekor sapi, yang akan dipotong di RPH.

Baca juga: Pemprov DKI Soroti Dugaan Pungli Pemakaman, Oknum RT dan RW Disebut Terlibat

"Sesuai ketentuan per ekor sapi hanya dikenakan biaya Rp 35 ribu untuk PAD. Namun, jika sapi yang tidak layak potong seperti sakit, agar bisa dipotong maka pemilik harus membayar uang tambahan yang bervariasi," ujar Suprapto, Minggu (26/1/2025).

Politisi PKB menegaskan, pihaknya juga menemukan adanya ketidaksesuaian antara data hewan yang masuk, dengan jumlah uang retribusi yang harus disetorkan ke PAD di RPH Situbondo tersebut.

"Saya ambil contoh ada 8 ekor sapi yang dipotong, kami tanyakan ke seorang jagal, jika setiap malam rata-rata memotong sebanyak 6-10 ekor sapi, tapi di catatan resi pembayarannya hanya tertulis 3 ekor yang masuk," katanya.

Baca juga: Komitmen Bersih Narkoba, Kapolres Situbondo Jalani Tes Urine bersama PJU dan Kapolsek Jajaran

Sayangnya, ketika dilakukan sidak, kepala RPH Situbondo tidak ada ditempat, sehingga pihaknya tidak bisa memberi teguran.

"Ketidaksesuaian jumlah hewan yang dipotong dan resi pembayaran ini jelas berpengaruh pada PAD Situbondo. Selain itu, berkas mulai 2023 hingga 2025 tidak di kantor RPH," bebernya.

Lebih jauh Suprapto menegaskan, karena pihaknya menemukan dugaan pungli, Komisi II DPRD akan mengundang Disnakkan, kepala RPH dan pihak terkait untuk hadir klarifikasi ke DPRD Situbondo terkait pungutan tersebut.

Baca juga: PDIP Surabaya Pilih RPH untuk Penyembelihan Kurban, Utamakan Higienitas

"Secepatnya kami akan panggil semuanya, Disnakkan, kepala RPH dan juga perwakilan jagal. Karena carut marutnya administrasi di RPH ini tidak dibenarkan," pungkasnya.

Sementara itu, Kepala RPH Kabupaten Situbondo Drs Setia Budhi, hingga berita ditulis belum bisa dikonfirmasi.

Editor : Aris S