Surabaya - Komisi B DPRD Surabaya menggenjot kinerja BUMD dan terus menggelar pertemuan dengan sejumlah OPD/SKPD pemkot, sebagai upaya perdana untuk melakukan perbaikan ke depan.
Anggota Komisi B dari Fraksi PDIP, Baktiono mengatakan bahwa salah satu BUMD milik Pemkot Surabaya yang butuh perbaikan adalah PD Pasar Surya.
Baca juga: Ketua Komisi A DPRD Surabaya Apresiasi Gerak Cepat Polrestabes Ungkap Kasus Pengeroyokan Siswa SMA
Karena hingga saat ini dinilai belum mampu memberikan deviden yang signifikan.
Menurut Baktiono, sistem rekrutmen jajaran direksi untuk PD Pasar Surya harus segera dilakukan perbaikan agar bisa mendapatkan personel-personel yang handal di bidang entrepreneur dalam rangka meningkatkan income (deviden) untuk PAD dalam setiap tahunnya.
"Waktu rapat pembahasan LKPJ pernah saya tanya, lebih banyak mana antara Take Home Pay (THP) dirutnya dengan deviden yang anda setorkan, ternyata dijawab lebih banyak THP-nya. Kalau begitu untuk apa saudara di situ kalau hanya jadi pencatat saja. Kan cukup anak lulusan SMA saja, kalau hanya menjadi pencatat," tutur Baktiono kepada sejumlah awak media, Senin (21/10/2024).
Politisi PDIP ini menyampaikan bahwa jumlah pasar yang dikelola PD Pasar Surya di Surabaya ada 81 lokasi. Dan jika dikerjasamakan dengan pihak ketiga atau investor, hasilnya akan jauh lebih besar.
Baca juga: Peringati Hari Lahir Pancasila, YBM PLN UP3 Surabaya Selatan Dorong Kesadaran Hidup Sehat Masyarakat
"Dengan pendapatan seperti itu, itu sangat rendah sekali. Oleh karena itu proses seleksi direksinya perlu adanya masukan agar bisa mendapatkan sosok yang berjiwa entrepreneurship, buka like n dislike, asal tunjuk saudara, kerabat, teman dekat, itu tidak boleh lagi," jelasnya.
Namun, lanjut Baktiono, aspek sosialnya adalah membantu warga kecil tidak boleh ditinggalkan meski pilihannya harus di kerjasamakan dengan pihak lain dalam jangka waktu yang ditentukan dan disepakati. Sistemnya harus diperbarui, maka diperlukan Perda yang baru untuk perbaikan.
Contoh kongkretnya adalah Pasar Wonokromo dan Pasar Tambakrejo yang berhasil dikerjasamakan dengan investor, menggunakan sistem Build Operate Transfer (BOT) selama 25 tahun, yang sebentar lagi sudah kembali menjadi milik pemkot.
"Dengan catatan pedagang yang lama boleh masuk juga diutamakan dan retribusinya tetap kita yang kendalikan, yang mengelola kita, tapi yang mbangun investor. Maka di Surabaya bisa nol persen APBD untuk pembangunannya," tandasnya.
Menurut Baktiono, kota ini tidak bisa dibangun sendiri. Karena Surabaya sudah menjadi kota perdagangan, sehingga sebaiknya diserahkan pembangunannya kepada ahli, yaitu para pebisnis.
"Dan kenyataannya juga bisa, seperti yang saya sebutkan tadi. Maka pasar yang lain pasti juga bisa. Kita jangan berharap hasil yang besar saat ini, tapi sistem BOT itu akan kita panen pada saatnya bangunannya kembali ke tangan pemkot dalam jangka 25 tahun. Itu untuk masa depan," pungkasnya.
Editor : Narendra Bakrie
Berita Terkait
