Pemuda Katolik Surabaya Sikapi Kondisi Terkini Bangsa Indonesia (Foto: Humas Pemuda Katolik Surabaya for mili.id)
Surabaya - Organisasi Masyarakat Pemuda Katolik Komisariat Cabang Kota Surabaya menyikapi kondisi terkini Bangsa Indonesia.
Mereka menyerukan agar Pemerintah Republik Indonesia kembali kepada akar, yaitu rakyat dan tidak lagi berpihak kepada kepentingan pribadi, golongan maupun keluarga.
Baca juga: Bayi Ditemukan di Toilet Kereta Sancaka, KAI Koordinasi dengan Polisi
Pemuda Katolik Surabaya melihat bahwa kondisi bangsa saat ini sudah sangat memprihatinkan, di mana banyak manuver-manuver elit yang tidak lagi mengedepankan semangat reformasi serta etika moral, penuh akan nafsu untuk berkuasa.
Selain itu, banyak oknum-oknum yang juga melakukan klaim sepihak hanya untuk mendapatkan satu sen keuntungan pribadi.
Ketua Pemuda Katolik Surabaya, Albert Kurniawan mengatakan, pihaknya juga melihat hal yang paling mendasar dari segala kekacauan ini adalah tidak lagi digunakannya etika moral serta sudah ditinggalkannya akar kekuatan bangsa, yaitu rakyat.
Menurutnya, hal itu menjadi penyebaban kehancuran demokrasi dan semangat reformasi yang sudah dijaga bertahun-tahun.
"Kami Pemuda Katolik Surabaya, menilai bahwa gelombang kekuatan rakyat yang berkesadaran ini menjadi bukti nyata adanya bentuk ketidakbenaran dan pengkhianatan terhadap konstitusi dan hukum, serta dilupakannya rakyat serta etika moral yang merupakan akar kekuatan bangsa ini," terang Albert, Selasa (13/2/2024).
Dalam pernyataan sikapnya, Albert mengungkapkan ada 6 tuntutan Pemuda Katolik Kota Surabaya baik kepada Pemerintah Republik Indonesia maupun bagi masyarakat secara umum.
Baca juga: Gerak Cepat Anas Karno, Keluhan Air Bersih Langsung Ditindaklanjuti
1. Kami memilih sikap tegak lurus terhadap konstitusi dan akan melawan segala bentuk pelecehan konstitusi yang mencederai demokrasi, dan hukum.
2. Kami menuntut proses demokrasi yang menjunjung tinggi etika moral dan mengecam segala bentuk pelanggaran etik selama pemilu 2024.
3. Kami menuntut pejabat publik, ASN, TNI, Polri untuk bersikap netral dan independen dalam proses pemilu yang jujur dan berkeadilan.
4. Kami meminta Penyelenggara Pemilu serta Pengawas Pemilu untuk terlibat aktif dalam mengawasi serta menindak tegas aksi-aksi inkonstitusional, dengan melakukan pengawasan penuh dalam masa tenang, menindak politik uang, serta pelanggaran lainnya yang dirasa akan mengancam kesatuan dan persatuan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
Baca juga: HUT Bhayangkara Jadi Momentum BRI Jemursari Perkuat Sinergi dengan Polda Jatim
5. Kami menuntut Pemerintah Republik Indonesia untuk Kembali kepada akarnya yaitu rakyat dengan mewujudkan kesejahteraan umum dengan lebih mengedepankan keberpihakan kepada kaum lemah dan miskin dibanding keberpihakan terhadap kepentingan pribadi dan keluarga. Serta kami menuntut pemerintah untuk sadar dan kembali ke jalan kebenaran dan terang serta tidak terjebak dalam buaian lorong-lorong gelap kekuasaan.
6. Kami berkomitmen penuh menjaga proses pemilu yang jujur dan berkeadilan serta kami mengajak seluruh kekuatan Masyarakat dari berbagai macam kelas dan lapisan untuk terlibat memberikan suara seturut dengan suara hati dengan mempertimbangkan rekam jejak, keberpihakan terhadap Pancasila, UUD 1945, NKRI, menjunjung tinggi martabat manusia. Kami turut mengajak seluruh elemen untuk turut serta mengawal, mengawasi, dan mendokumentasikan kecurangan-kecurangan pada proses pemilihan umum 2024 melalui kanal-kanal media sosial.
Albert berharap, pemilu tahun ini bisa berjalan jujur dan adil tanpa adanya kecurangan.
"Kami mengajak seluruh elemen masyarakat untuk turut serta mengawal dan mengawasi jalannya Pemilu 2024 ini, agar pesta demokrasi berjalan jujur dan adil tanpa kecurangan," pungkasnya.
Editor : Narendra Bakrie
