Ketua Umum Partai Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY).
Mili.id– Ketua Umum Partai Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), menanggapi sorotan sejumlah partai politik koalisi pemerintah terhadap posisi PDI Perjuangan (PDIP) yang memilih berada di luar pemerintahan. AHY menegaskan bahwa setiap partai memiliki hak menentukan sikap politiknya, termasuk menjadi oposisi.
Menurut AHY, perbedaan posisi politik merupakan hal yang wajar dalam sistem demokrasi. Namun, ia mengingatkan agar seluruh kekuatan politik tetap menempatkan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan kelompok maupun partai.
Baca juga: RUU Ketenagakerjaan Didorong Atur Jaminan Sosial Ojol, DPR Minta Aplikator Ikut Bertanggung Jawab
"Setiap partai memiliki agenda dan tujuan masing-masing. Yang terpenting adalah bagaimana kepentingan nasional tetap menjadi prioritas utama," ujar AHY kepada wartawan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (22/6/2026).
Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan itu menuturkan Partai Demokrat memiliki pengalaman lengkap dalam dinamika politik nasional, baik sebagai partai pendukung pemerintah maupun oposisi. Pengalaman tersebut, kata dia, menjadi bekal penting dalam memahami peran masing-masing posisi politik.
AHY menjelaskan bahwa partai yang berada dalam koalisi pemerintahan memiliki tanggung jawab untuk mendukung dan mengawal keberhasilan program-program pemerintah. Sementara itu, partai oposisi berperan memberikan masukan, pengawasan, serta kritik yang bersifat membangun.
"Kritik tentu diperlukan dalam demokrasi, tetapi harus disampaikan secara konstruktif dan disertai solusi. Jangan sampai justru memecah belah bangsa atau menimbulkan kesan bahwa seluruh kebijakan pemerintah selalu salah," katanya.
Ia juga menekankan pentingnya mekanisme checks and balances sebagai bagian dari sistem demokrasi yang sehat. Menurutnya, fungsi pengawasan harus tetap berjalan terlepas dari pilihan politik yang diambil setiap partai.
Baca juga: Gelombang Aksi Mahasiswa Kepung DPR Hari Ini, Sejumlah Kampus dan Organisasi Turun ke Jalan
AHY pun meminta jajaran Fraksi Demokrat di DPR RI, termasuk Ketua Fraksi Edhie Baskoro Yudhoyono (Ibas), untuk terus mengawal jalannya pemerintahan Presiden Prabowo Subianto agar setiap kebijakan benar-benar berpihak kepada masyarakat.
"Demokrat yang saat ini berada dalam pemerintahan ingin memastikan program dan kebijakan yang dijalankan benar-benar memberikan manfaat bagi rakyat," ujarnya.
Sementara itu, Ketua DPP PDIP Deddy Sitorus sebelumnya menanggapi pernyataan sejumlah partai koalisi yang mempertanyakan posisi PDIP sebagai partai penyeimbang di luar pemerintahan. Deddy mengaku heran dengan munculnya sorotan tersebut dan menduga adanya ketidaknyamanan di internal koalisi pemerintah.
Baca juga: 4.263 Personel Gabungan Diterjunkan Amankan Sejumlah Aksi Unjuk Rasa di Jakarta Pusat
Ia bahkan mempertanyakan apakah partai-partai koalisi menginginkan PDIP bergabung ke dalam kabinet agar situasi politik lebih kondusif. Menurut Deddy, jika memang terdapat persoalan di internal koalisi, seharusnya hal itu tidak dikaitkan dengan posisi politik PDIP.
"Kalau memang ada ketidaknyamanan, jangan menyeret-nyeret PDIP ke dalam isu tersebut. Kami melihat muncul pertanyaan, apakah ada upaya untuk mengadu domba PDIP dengan pemerintah maupun masyarakat," kata Deddy.
Pernyataan kedua tokoh tersebut mencerminkan dinamika politik yang berkembang pasca-pembentukan pemerintahan baru, sekaligus menegaskan pentingnya menjaga ruang demokrasi yang sehat melalui dialog, kritik konstruktif, dan pengawasan yang bertanggung jawab.
Editor : Redaksi
