Ratusan PTT Lembaga Pendidikan Minta Insentif, Begini Janji Pj Sekda Bondowoso

Bondowoso - Forum Pegawai Tidak Tetap (FPTT) Kabupaten Bondowoso menuntut adanya peningkatan kesejahteraan bagi mereka.

Ratusan PTT yang bekerja di lembaga pendidikan tingkat SMP sempat beraudiensi dengan DPRD Bondowoso pada Jumat (28/6/2024).

Baca juga: Polres Bondowoso Amankan DPO Kasus Curanmor di Tol Kalikangkung Jawa Tengah

Mereka berharap ada formasi P3K bagi mereka di tahun mendatang, seperti halnya yang diterima Guru Tidak Tetap (GTT).

Setidaknya, PTT menginginkan adanya insentif untuk tambahan pemasukan mereka dimulai dari P-APBD Tahun 2024 ini.

Sebab, walaupun belasan tahun mengabdi, honor yang diterima hanya kisaran Rp 300 ribu sampai Rp 600 ribu per bulan.

Angka itu tergantung nilai Bantuan Operasional Sekolah (BOS) yang diterima lembaga pendidikan tempat mereka bekerja.

Penjabat Sekretaris Daerah (Pj Sekda) Kabupaten Bondowoso, Haeriyah Yuliati menanggapi persoalan itu.

"Kalau terkait insentif PTT ya kita kan juga harus berhitung," jawab Haeriyah usai rapat paripurna di gedung DPRD Bondowoso, Sabtu (29/6/2024).

Menurut Haeriyah, bila dihitung keseluruhan, jumlah tenaga non ASN di lingkup Dinas Pendidikan Bondowoso masih cukup banyak.

"Sekitar kurang lebih 700 sampai 900 orang. Belum lagi juga ada non ASN yang di lingkup OPD," sebutnya.

Berdasarkan data Pemkab Bondowoso, jumlah tenaga non ASN kisaran 3.000 orang, baik itu di sektor kesehatan, pendidikan maupun teknik.

"Untuk memberikan insentif, kita tidak bisa istilahnya si A diberi, sedangkan lainnya tidak," tuturnya.

Sementara kondisi fiskal Bondowoso untuk penganggaran di P-APBD 2024 disebut tidak memungkinkan untuk pemberian insentif itu.

"Tapi insya Allah kita di APBD 2025 nanti akan kita hitung, berapa kira-kira kebutuhan jika ini ada kenaikan insentif," janji Haeriyah.

Formasi P3K Bagi PTT Terkendala Fiskal

Baca juga: HUT Bhayangkara ke-80, Polres Bondowoso Gelar Khitanan Massal dan Cek Kesehatan Gratis di Prajekan

FPTT Kabupaten Bondowoso juga mendesak supaya ada formasi P3K bagi mereka di Tahun 2025.

Sebab, terakhir ada pengangkatan untuk PTT pada Tahun 2008 atau 16 tahun lalu.

Menanggapi hal itu, Haeriyah menjelaskan kondisi fiskal terkini.

"Terkait dengan alokasi P3K, sejatinya kalau pemkab sendiri ingin segera tuntas," ungkapnya.

Kendati demikian, Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB) juga memberi alternatif pola kerja bagi PTT.

"Memang ada pilihan. Menpan itu sudah memberikan beberapa solusi. Kalaupun tidak (bekerja) penuh waktu, bisa paruh waktu," sebutnya.

Di sisi lain, Pemkab Bondowoso mengakui dibatasi aturan mengenai penggunaan anggaran.

Baca juga: Jumat Berkah Berbagi Polres Bondowoso, 500 Nasi Kotak Dibagikan kepada Jamaah Usai Salat Jumat

"Di mana pada Tahun 2025 nanti, belanja pegawai kita tidak boleh lebih dari 30 persen dari total anggaran. Sementara saat ini, sudah mencapai di angka 37 persen," bebernya.

Oleh sebab itu, hal tersebut menjadi pertimbangan supaya Pemkab Bondowoso bisa mengakomodir keduanya.

"Barang tentu ini butuh waktu," tegas perempuan yang juga menjabat sebagai Kepala Dinas Pendidikan (Dispendik) Kabupaten Bondowoso ini.

Ia mengakui di Tahun 2024 ini, Pemkab Bondowoso masih fokus pada tenaga kesehatan.

"Karena memang selama kurun waktu 2 tahun terakhir, mulai Tahun 2021-2022.itu kita fokus di dunia pendidikan (GTT)," akunya.

Berdasarkan data, Pemkab Bondowoso telah mengangkat P3K dari kalangan Guru Tidak Tetap (GTT). Kurun waktu itu nyaris 2.000 orang.

"Itu bukan jumlah yang sedikit untuk belanja pegawai kita," pungkasnya.

Editor : Narendra Bakrie